Terancam Tidak Sah, Mahfud Ingatkan Hitung Ulang Jadwal Sidang Pemilihan Wapres

KONTROLMALUKU.COM – Kecermatan menghitung tenggat waktu menjadi sorotan utama Mahfud MD saat mengingatkan Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan MPR RI mengenai pelaksanaan sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Mantan Menko Polhukam ini menyampaikan pesannya kepada Presiden dan pimpinan MPR RI pada Jumat (20/11/2026).
Menurut Mahfud, rencana sidang MPR pada 9 Desember 2026 rawan cacat keabsahan jika Presiden tidak menyerahkan dua nama calon pengganti Wapres sampai 19 November 2026 pukul 00.00. Ia menjelaskan bahwa aturan mensyaratkan pengajuan dua calon Wapres oleh Presiden dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
Persoalan muncul karena adanya perbedaan tafsir perhitungan hari pada regulasi yang berlaku. Mahfud menggarisbawahi bahwa UU MD3 serta Tata Tertib MPR merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender.
”Di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja, bukan hari kalender,” kata Mahfud.
Atas dasar tersebut, ia menyarankan agar MPR menata ulang jadwal sidang menjadi 14 hari kerja terhitung sejak menerima dua nama calon Wapres dari Presiden. Penyesuaian ini dipandang krusial agar UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR berjalan selaras.
Mahfud juga memaparkan gambaran perhitungan bila dua nama calon Wapres diserahkan Presiden pada Jumat, 20 November 2026. Jika memakai acuan 14 hari kerja, waktu yang paling tepat untuk menggelar sidang MPR adalah 10 Desember 2026. Skema penghitungan yang sama juga perlu diberlakukan seandainya Presiden baru menyampaikan nama calon sepulang melawat ke Republik Rakyat China (RRC).
”Harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Mahfud menekankan bahwa penyesuaian skema 14 hari kerja wajib tetap mengacu pada tenggat konstitusional maksimal 60 hari terhitung sejak Gibran mundur dari posisi Wakil Presiden. Pengaturan pengisian kursi Wapres yang kosong tertuang pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan MPR mengadakan sidang pemilihan dari dua nama usulan Presiden paling lambat dalam 60 hari.
Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 46 Ayat (1) UU MD3 yang menetapkan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menggelar sidang paripurna pemilihan Wapres. Sementara itu, Pasal 46 Ayat (2) UU MD3 mengatur kewajiban Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres lengkap dengan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna berlangsung.
Mahfud berpendapat bahwa penyelarasan hitungan waktu ini perlu mendapat perhatian serius supaya agenda pemilihan Wapres pengganti Gibran tidak memicu polemik hukum maupun gejolak politik anyar.
”Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tegas Mahfud. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar