GASMEN Maluku Desak Pembongkaran Konstruksi di Sungai Waitomu

KONTROLMALUKU.COM — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Sahabat Komendan (DPD GASMEN) Maluku, M. Abd Rifki Derlen, S.Ap., mendesak Pangdam XV/Pattimura agar segera mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, serta pemerintah daerah guna menindaklanjuti pembongkaran konstruksi pembangunan di ruang Sungai Waitomu, Kota Ambon.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Persoalan pembangunan di kawasan Sungai Waitomu kini telah memasuki persoalan serius, menyusul adanya informasi penolakan permohonan persetujuan penggunaan sumber daya air yang diajukan Kodam XV/Pattimura kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Berdasarkan pemberitaan Siwalima pada 3 November 2026, Kementerian PU melalui evaluasi Unit Pelayanan Perizinan Ditjen SDA menyatakan permohonan tersebut tidak disetujui dan tidak dapat dilanjutkan untuk konstruksi yang diajukan. Bahkan, BWS Maluku meminta agar pekerjaan dihentikan dan konstruksi yang berada di ruang sungai dibongkar untuk mengembalikan fungsi sungai seperti kondisi semula.
Fakta lain yang tidak boleh diabaikan adalah BWS Maluku telah tiga kali menyurati Pangdam XV/Pattimura, masing-masing pada 26 Agustus, 14 September, dan 19 Oktober 2026. Rangkaian surat tersebut menunjukkan bahwa persoalan administrasi dan pemanfaatan ruang sungai telah disampaikan melalui jalur resmi.
“Kalau permohonan pemanfaatan sumber daya air sudah ditolak oleh Ditjen SDA, lalu atas dasar apa konstruksi tersebut masih harus dipertahankan? Kami meminta Pangdam XV/Pattimura tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Segera koordinasikan pembongkaran dengan instansi yang berwenang dan pulihkan fungsi Sungai Waitomu sebagaimana mestinya,” tegas Rifki.
Rifki menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, penataan kawasan, ataupun kepentingan ekonomi masyarakat. Ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni keselamatan warga yang bermukim di sekitar aliran Sungai Waitomu.
Kota Ambon akan menghadapi periode musim hujan. Karena itu, keberadaan konstruksi pada ruang sungai harus menjadi perhatian serius, terutama apabila berpotensi mengurangi kapasitas tampung, menghambat aliran air, atau mengganggu ruang gerak sungai ketika debit air meningkat.
DPD GASMEN Maluku mengingatkan bahwa sungai bukan sekadar ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Sungai memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang harus dilindungi. Kesalahan dalam penataan ruang sungai dapat membawa konsekuensi serius bagi masyarakat di sekitarnya.
“Jangan sampai ketika banjir terjadi dan rumah-rumah warga terdampak, barulah semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Pencegahan harus dilakukan sekarang, bukan setelah masyarakat menjadi korban. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pembangunan apa pun,” lanjutnya.
Rifki juga mengingatkan bahwa ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pemanfaatan ruang sungai telah diatur secara jelas. Dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin, termasuk pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai dan pemanfaatan bantaran maupun sempadan sungai.
Selanjutnya, Pasal 22 PP Nomor 38 Tahun 2011 mengatur perlindungan sempadan sungai melalui pembatasan pemanfaatannya. Bahkan, Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa bangunan yang berada dalam sempadan sungai berdasarkan hasil kajian harus berstatus quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Ketentuan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak dan tidak boleh ada pengecualian terhadap kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.
Atas persoalan tersebut, DPD GASMEN Maluku menyampaikan empat tuntutan yang meliputi desakan agar Pangdam XV/Pattimura segera menginstruksikan Kodam XV/Pattimura berkoordinasi dengan Ditjen SDA Kementerian PU, BWS Maluku, dan pemerintah daerah guna menindaklanjuti pembongkaran konstruksi di ruang Sungai Waitomu, serta desakan penghentian seluruh pekerjaan konstruksi sampai persoalan perizinan dan rekomendasi teknis diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tuntutan berikutnya adalah mendesak Ditjen SDA dan BWS Maluku melakukan pengawasan serta kajian teknis terhadap dampak konstruksi terhadap kapasitas tampung, kelancaran aliran air, dan potensi risiko banjir di kawasan permukiman sekitar, sekaligus mendesak pemerintah daerah dan DPRD tidak tinggal diam serta turut memastikan perlindungan keselamatan masyarakat dan pemulihan fungsi Sungai Waitomu.
Rifki menegaskan, GASMEN Maluku tidak sedang mempersoalkan niat pembangunan atau upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, setiap pembangunan harus tunduk pada hukum, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Kami menghormati institusi TNI dan seluruh pengabdiannya kepada bangsa. Namun, penghormatan terhadap institusi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai semangat membangun justru mengabaikan aturan dan mengancam keselamatan masyarakat. Sungai Waitomu harus dikembalikan pada fungsi utamanya. Jangan tunggu banjir baru semua pihak bergerak!”

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar