Soal SK Palsu Pemkot Ambon dan Terduga Pelaku Sama-Sama Lapor Polisi

KONTROLMALUKU.COM  – Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Hukum direncanakan hari ini Selasa 10 November 2026 akan melaporkan sejumlah terduga pelaku atas keterlibatan dalam pembuatan SK kenaikan pangkat palsu terhadap 45 orang tenaga pendidik (guru) di Kota Ambon.

Kasus yang menjadi perhatian publik itu terungkap setelah  muncul ketidaksesuaian gaji. Puncaknya, pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional 4 menyatakan bahwa pertimbangan teknis (pertek) tidak pernah diterbitkan kemudian menaruh curiga karena tanda tangan pada dokumen tersebut tidak asli.

Inspektorat Kota Ambon kemusia menemukan sebanyak 45 surat keputusan kenaikan pangkat aparatur sipil negara yang diduga diterbitkan secara ilegal (palsu) tanpa melalui prosedur resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta verifikasi Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, kasus ini bermula dari kontak pertama antara pihak luar berinisial G dengan pihak sekolah pada 7 November 2025 melalui perantara R.

Disebutkan antara Januari hingga Maret 2026, G mendatangi sekolah-sekolah untuk bertindak sebagai “pendamping Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)” sekaligus membantu para guru membuat sasaran kinerja.

Memasuki April hingga Mei 2026, SK palsu mulai diterima oleh para guru, termasuk penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian menaruh curiga karena tanda tangan pada dokumen tersebut tidak asli.

Pada 4 Juni 2026, operator berinisial J sempat memblokir kontak G, namun SK palsu tersebut tetap beredar. Selanjutnya, pada Juni hingga Agustus 2026, Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menerima SK tersebut.

Antara Juli hingga Oktober 2026, laporan terkait ketidaksesuaian gaji mulai muncul. Puncaknya, pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional 4 menyatakan bahwa pertimbangan teknis (pertek) tidak pernah diterbitkan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan audit resmi mulai 19 Oktober 2026.

Menanggapi hal itu, seorang perempuan berinisial G yang sebelumnya disebut-sebut dalam temuan tersebut akhirnya angkat bicara untuk membela diri. Dalam siaran persnya, ia membantah sejumlah tudingan yang diarahkan kepada dirinya dan keluarganya terkait penerbitan SK bermasalah tersebut.

Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke sejumlah sekolah bukan atas inisiatif pribadi untuk menawarkan jasa, melainkan memenuhi undangan para kepala sekolah dengan seizin pimpinan tempatnya bekerja serta didampingi oleh pengawas.

Dia  juga menepis kabar bahwa dirinya mengenakan pakaian KORPRI dan membawa surat tugas palsu saat mendatangi sekolah-sekolah tersebut.

Terkait proses pengurusan, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya membantu membuat angka kredit konvensional secara manual atas permintaan para guru. Seluruh berkas selanjutnya diserahkan kepada pihak lain berinisial JM (J) untuk diproses lebih lanjut, sementara dirinya sama sekali tidak memiliki akses ke sistem kepegawaian resmi.

“Saya sangat terpukul karena pemberitaan yang beredar ikut menyeret nama suami saya karena   merupakan seorang aparatur sipil negara di BKPSDM Kota Ambon,” ujar G.

Merasa nama baik keluarga tercemar, ia menyatakan akan menempuh jalur hukum pada Selasa, 10 November 2026, demi mencari keadilan sekaligus meluruskan berbagai tuduhan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. (*)