Polda dan Kemenkum Maluku Perkuat Sinergi Hukum

KONTROLMALUKU.COM — Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Maluku resmi memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, kualitas pelayanan, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Maluku.

Penandatanganan PKS tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Farida Wahid, S.Pt., S.A.P., M.Si. yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Hukum, kawasan Talake, Kota Ambon, Senin (9/11/2026).

Kerja sama ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Polri dan Kementerian Hukum, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing institusi di bidang hukum.

Dalam penandatanganan tersebut, Kapolda Maluku didampingi oleh Kabidkum Polda Maluku. Sementara itu, pihak Kanwil Kemenkum Maluku turut dihadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum, Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kabid Kekayaan Intelektual.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini bukan sebatas penguatan hubungan formal antarlembaga, melainkan harus menjadi basis pelaksanaan kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Polda Maluku dan Kanwil Kementerian Hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan tugas hukum yang lebih efektif serta memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang semakin baik bagi masyarakat,” tegas Kapolda.

Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga merupakan faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan koordinasi yang solid, setiap institusi dapat menjalankan kewenangannya secara optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah wujud komitmen Polda Maluku untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat. Sinergi antarlembaga menjadi penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum di wilayah Maluku,” jelas Rositah.

Rositah juga menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kerja sama ini terletak pada konsistensi pelaksanaan dan dampak positif yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga akan terus dipelihara secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan masyarakat Maluku yang aman, tertib, dan berlandaskan kepastian hukum. (*)