Skandal Penyadapan Terbongkar dari Rumah Kadivkum Polri Ahrie Sonta Mantan Ajudan Presiden Prabowo

KONTROLMALUKU.COM — Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kasus yang mengguncang dinamika politik dan keamanan nasional ini mulai terungkap publik setelah perangkat mendeteksi aktivitas alat khusus penyadapan yang tengah beroperasi aktif di sejumlah titik wilayah Jakarta.
Aktivitas penyadapan tersebut terpantau dari sinyal alat khusus yang ditangkap oleh peralatan pemantau di Mabes Polri. Dari penelusuran teknis yang dilakukan, arah pergerakan sinyal mendeteksi lokasi operasi alat tersebut berada di kediaman Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Selain kediaman Kadivkum Polri tersebut, penelusuran juga mengarah ke beberapa lokasi lain, termasuk kawasan kompleks perumahan Widya Chandra.
Terkait temuan ini, Analis Politik Pertahanan dan Keamanan dari Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, memberikan analisisnya dalam sebuah dialog di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Ginting menyebutkan bahwa pengungkapan tersebut menjawab teka-teki mengenai keengganan Presiden Prabowo menggunakan ajudan dari unsur kepolisian pada awal masa pemerintahannya.
Ia memaparkan bahwa Ahrie Sonta, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Pribadi Kapolri periode 2021–2024 dan sempat diajukan oleh Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon ajudan presiden diduga memiliki peran sentral. Ginting menduga Presiden Prabowo sejak awal telah mencermati dinamika di sekelilingnya, sehingga memilih untuk menahan diri sambil menunggu bukti-bukti teknis terkumpul secara utuh.
“Rupanya Presiden betul-betul sedang menunggu momentum yang tepat,” ujar Ginting. Ia menambahkan bahwa seluruh bukti aktivitas penyadapan tersebut kini telah diserahkan dan berada di tangan Presiden.
Dampak dari penelusuran ini berlanjut pada proses hukum di internal kepolisian. Pada awal November 2026, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Penetapan status hukum ini dilakukan bersamaan dengan penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Sorotan atas kasus ini juga datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Dalam wawancara terpisah di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menilai bahwa tindakan menyadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan memiliki implikasi hukum yang sangat serius.
“Untuk apa menyadap presiden? Jika bukan untuk tujuan makar. Jadi kira-kira memang arahnya mengarah pada tindakan tersebut,” tegas Mahfud.
Sebelum tersandung perkara ini, Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution, S.I.K., M.Si. dikenal sebagai salah satu perwira tinggi berprestasi di tubuh Polri. Lahir di Bandung pada 2 April 1981, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 ini tercatat sebagai jenderal bintang dua termuda di Mabes Polri.
Ia menyelesaikan pendidikan akademik tingkat doktor (S3) Ilmu Kepolisian pada tahun 2018 serta menempuh berbagai pelatihan internasional, seperti di Politieacademie Apeldoorn Belanda, analisis kejahatan di Münster Jerman, Joint Special Operation University di Florida Amerika Serikat, hingga RSIS Nanyang Technological University Singapura.
Perjalanan karirnya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari penanganan kasus narkotika skala besar di Polda Metro Jaya, penugasan Satgas Operasi Nemangkawi di Papua, hingga keterlibatannya dalam penangkapan buronan Djoko Tjandra pada 2020.
Usai menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), ia bertugas sebagai Sekpri Kapolri sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Divisi Hukum Polri pada Oktober 2026.
Pada 23 Oktober 2024, Ahrie Sonta Nasution diumumkan sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri. Ia terpilih setelah mengikuti proses seleksi bersama enam kandidat lainnya yang diajukan kepolisian.
Penunjukan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya karena Ahrie mendapat kepercayaan menjalankan tugas pendampingan terhadap kepala negara. Sebelum menjadi ajudan Presiden, ia masih menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Setelah menjalankan tugas sebagai ajudan Presiden, Ahrie kembali mendapat penugasan di lingkungan internal Polri. Pada 2025, ia dipercaya menduduki jabatan Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Pada 6 Oktober 2025, Ahrie resmi memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu.
Karier kepangkatannya berlanjut pada 2026. Ahrie kemudian masuk dalam jajaran perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua.
Kenaikan tersebut menjadikannya salah satu perwira dari angkatan Akpol 2002 yang memiliki perjalanan karier kepangkatan menonjol.
Babak terbaru perjalanan karier Ahrie terjadi pada Oktober 2026 setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Ahrie Sonta Nasution mendapat penugasan sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.
Pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta kepala kepolisian daerah dilaksanakan pada 3 Oktober 2026 di Rupattama Mabes Polri, Jakarta.
Penunjukan Ahrie menjadi Kadivkum menempatkannya pada salah satu posisi strategis di lingkungan Markas Besar Polri.
Divisi Hukum Polri memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pertimbangan hukum kepada pimpinan serta satuan kerja kepolisian.
Tugas tersebut mencakup dukungan hukum terhadap kebijakan organisasi, pemberian pendapat hukum, penyusunan regulasi internal, serta pendampingan persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian.
Dengan pengalaman di bidang operasional, reserse, pengamanan internal, dan lingkungan pimpinan Polri, Ahrie kini mengemban tanggung jawab di bidang pembinaan hukum institusi.
Kini, karir gemilang perwira tinggi tersebut berada dalam proses pemeriksaan hukum setelah Bareskrim Polri resmi menetapkannya sebagai tersangka atas skandal penyadapan tersebut. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar