Proyek Sungai Waitomu Disorot, GASMEN Maluku Desak Panglima TNI dan Kementerian PU Turun Tangan

KONTROLMALUKU.COM — Pembangunan konstruksi di badan Sungai Waitomu, tepatnya di kawasan sekitar Markas Kodam XV/Pattimura, Kota Ambon, menjadi sorotan publik. Ketegasan pemerintah pusat dan pimpinan tertinggi militer kini didesak untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan badan serta sempadan sungai tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Sahabat Komendan (DPD GASMEN Maluku), M. Abd Rifki Derlen, S.Ap., mendesak Panglima TNI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar segera turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Desakan ini menyusul sikap Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku yang telah menyampaikan sejumlah surat kepada pihak Kodam XV/Pattimura terkait pemanfaatan badan dan sempadan sungai, termasuk permintaan penghentian sementara pekerjaan dan pembongkaran konstruksi yang berada di badan sungai.
Bagi GASMEN Maluku, persoalan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai polemik pembangunan fasilitas publik. Persoalan utamanya adalah kepastian hukum, perlindungan fungsi sungai, keselamatan masyarakat, dan penghormatan terhadap kewenangan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air.
“Kami mendukung langkah BWS Maluku yang telah menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan teguran kepada pihak Kodam XV/Pattimura. Jika berdasarkan pemeriksaan teknis dan ketentuan hukum konstruksi tersebut harus dibongkar, maka keputusan itu harus ditindaklanjuti secara nyata. Jangan sampai surat teguran hanya menjadi dokumen administratif tanpa penyelesaian di lapangan,” tegas M. Abd Rifki Derlen.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media online pada 23 Oktober 2026, Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, menyatakan pihaknya telah melayangkan tiga surat kepada Kodam XV/Pattimura, masing-masing pada 26 Agustus, 14 September, dan 19 Oktober 2026.
Surat Pertama (26 Agustus 2026): Berisi imbauan untuk mengurus persetujuan penggunaan sumber daya air : Surat Kedua (14 September 2026): Meminta kegiatan konstruksi yang berkaitan dengan pemanfaatan badan dan sempadan sungai ditunda sementara sampai persyaratan dan persetujuan yang diperlukan dipenuhi. Dan Surat Ketiga (19 Oktober 2026): Berkaitan dengan tindak lanjut penataan kawasan setelah BWS menemukan kegiatan konstruksi masih berlanjut.
Pihak BWS juga menjelaskan bahwa pilar, footplate, dan bagian konstruksi yang berada di dalam atau melintang badan sungai berpotensi mengurangi kapasitas aliran air. Kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan risiko luapan, terutama ketika hujan berdebit tinggi terjadi bersamaan dengan pasang air laut. Atas dasar pertimbangan teknis, perlindungan fungsi sungai, serta kebutuhan operasi dan pemeliharaan, BWS Maluku meminta pembongkaran konstruksi yang berada di badan Sungai Waitomu.
Merespons hal tersebut, Rifki menegaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Sumber Daya Air tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan tindakan.
“BWS Maluku sudah menyampaikan sikap berdasarkan kewenangan dan pertimbangan teknisnya. Sekarang kami mendesak Kementerian PU dan Ditjen SDA untuk melakukan evaluasi langsung, memastikan status persetujuan, dan memberikan keputusan tertulis mengenai tindak lanjutnya. Jika hasil pemeriksaan memastikan konstruksi harus dibongkar, jangan biarkan pelaksanaannya menggantung,” ujar Rifki Derlen.
GASMEN Maluku juga menegaskan bahwa pembangunan di badan maupun sempadan sungai harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pembangunan yang diklaim bermanfaat bagi masyarakat tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis, administrasi, dan lingkungan.
Sejumlah regulasi yang relevan untuk memeriksa legalitas pembangunan tersebut antara lain:
● Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: Undang-undang ini menjadi dasar pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya air. Ketentuan mengenai izin atau persetujuan penggunaan sumber daya air perlu diperiksa berdasarkan jenis kegiatan, tujuan pemanfaatan, serta kewenangan instansi terkait.
● Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai: Peraturan ini mengatur pengelolaan sungai, termasuk perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan sungai, serta kegiatan yang berkaitan dengan badan dan sempadan sungai. Ketentuan yang relevan harus digunakan untuk menilai apakah konstruksi tersebut diperbolehkan dan telah memenuhi persyaratan.
● Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau: Peraturan ini menjadi acuan untuk memeriksa garis sempadan sungai dan pembatasan pemanfaatan kawasan tersebut. Penentuan apakah bangunan berada di badan sungai atau sempadan sungai harus didukung pengukuran dan pemeriksaan teknis, bukan sekadar perkiraan visual.
● Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air: Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air. Karena itu, status permohonan dan dokumen persetujuan untuk pembangunan di Sungai Wae Tomu harus diperiksa oleh instansi yang berwenang.
● Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, serta PP Nomor 22 Tahun 2021: Kedua regulasi ini relevan untuk memeriksa kewajiban persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, pengawasan, dan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.
Rifki menegaskan bahwa seluruh ketentuan tersebut harus diperiksa secara konkret berdasarkan kondisi pembangunan, status lokasi, dokumen yang dimiliki, dan hasil evaluasi instansi berwenang.
“Jangan hanya bicara tentang manfaat pembangunan. Tunjukkan dasar hukum, persetujuan, dokumen teknis, dan hasil kajiannya. Kalau semuanya telah sesuai aturan, silakan dibuktikan secara terbuka. Namun, apabila ditemukan persyaratan wajib yang belum dipenuhi atau konstruksi mengganggu fungsi sungai, harus ada tindakan sesuai hukum,” tegasnya.
DESAK
GASMEN Maluku secara tegas mendesak Panglima TNI untuk memberikan perhatian dan memerintahkan evaluasi internal sesuai kewenangannya terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan di bawah Kodam XV/Pattimura.
Menurut Rifki, keterlibatan pimpinan TNI diperlukan agar persoalan ini ditangani secara terbuka, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Panglima TNI perlu turun tangan untuk memastikan persoalan ini diselesaikan secara bertanggung jawab. Kami tidak sedang mempersoalkan institusi TNI sebagai institusi pertahanan negara. Yang kami persoalkan adalah legalitas dan dampak konstruksi di kawasan sungai. Karena itu, kami meminta persoalan ini dijawab dengan dokumen, pemeriksaan teknis, dan tindakan nyata,” katanya.
Ia juga meminta Panglima TNI memastikan bahwa satuan terkait memberikan akses terhadap informasi perizinan yang dapat dibuka kepada publik dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.
GASMEN Maluku selanjutnya mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air agar melakukan evaluasi langsung di lokasi pembangunan Sungai Wae Tomu. Menurut Rifki, persoalan ini memerlukan koordinasi lintas instansi yang jelas, terutama karena BWS Maluku telah menyampaikan surat dan menyatakan adanya potensi gangguan terhadap kapasitas aliran sungai.
GASMEN meminta pemerintah pusat untuk:
● Memeriksa langsung kondisi konstruksi dan posisi bangunan terhadap badan serta sempadan Sungai Wae Tomu.
● Memastikan status persetujuan penggunaan sumber daya air dan kelengkapan dokumen teknis yang diwajibkan.
● Memeriksa dokumen lingkungan melalui instansi yang berwenang.
● Menetapkan tindak lanjut tertulis atas hasil pemeriksaan BWS Maluku.
● Memerintahkan penghentian atau pembongkaran apabila ditemukan pelanggaran dan tindakan tersebut memenuhi dasar serta prosedur hukum yang berlaku.
● Menjelaskan hasil evaluasi dan rencana penanganan kepada publik secara transparan.
“Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah pengawasan hanya berhenti pada surat-menyurat. Kami meminta Kementerian PU dan Ditjen SDA memastikan apa yang harus dilakukan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan keputusan penanganannya dilaksanakan,” ujar Rifki.
GASMEN Maluku juga meminta Kodam XV/Pattimura memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pembangunan, dokumen persetujuan, kajian teknis, serta langkah yang akan diambil menyikapi surat-surat BWS Maluku.
Sebelumnya, dalam pemberitaan yang sama, pihak Kodam melalui Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, menyatakan bahwa penataan kawasan tersebut ditujukan untuk mendukung ruang publik, interaksi sosial, aktivitas ekonomi masyarakat kecil, dan penataan parkir. Kodam juga menyatakan pembangunan harus memperhatikan hukum, kelestarian lingkungan, dan fungsi sungai.
GASMEN Maluku menghormati tujuan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Namun, Rifki menegaskan bahwa manfaat sosial dan ekonomi harus berjalan bersama kepatuhan terhadap hukum.
“Kalau tujuan pembangunan adalah membantu UMKM dan menyediakan ruang publik, kami meminta tujuan itu diwujudkan melalui cara yang sah dan aman. Kepentingan masyarakat kecil tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan hukum. Justru pembangunan yang baik adalah pembangunan yang legal, tidak mengganggu fungsi sungai, dan tidak menimbulkan risiko bagi warga,” tegasnya.
Rifki menegaskan bahwa DPD GASMEN Maluku akan terus mengawal persoalan ini melalui penyampaian aspirasi, permintaan informasi resmi, serta pengaduan kepada instansi yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, perlindungan sungai bukan semata-mata persoalan administrasi, tetapi berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk keselamatan warga yang tinggal dan beraktivitas di kawasan sekitar. Dia meminta seluruh pihak menghindari saling melempar tanggung jawab dan segera memastikan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kami mendukung BWS Maluku dalam
menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya. Kami mendesak Panglima TNI, Menteri Pekerjaan Umum, dan Ditjen SDA segera turun tangan. Jika berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan hukum konstruksi di badan Sungai Wae Tomu memang harus dibongkar, maka pembongkaran itu harus ditindaklanjuti secara nyata. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Hukum harus berlaku bagi setiap pihak, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkas Rifki. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar