Pemprov Maluku Gandeng Australia Perkuat Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah

KONTROLMALUKU.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus memperluas jalinan kerja sama internasional guna memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam merancang kolaborasi di bidang manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, hingga bantuan kemanusiaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjawab tantangan kebencanaan yang kompleks di Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Gubernur berharap pertemuan ini mampu menghasilkan masukan konstruktif sebagai pijakan pemodelan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya untuk mengoptimalkan penanganan risiko bencana di wilayah Maluku. Pasalnya, berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Maluku masih tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di tanah air. Angka IRBI Maluku mengalami kenaikan sebesar 42,44 poin, dari 161,50 pada tahun 2024 menjadi 203,94 saat ini.
Tingginya indeks risiko tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni ancaman bencana, kerentanan masyarakat serta wilayah, dan kapasitas daerah dalam upaya pencegahan maupun penanganan.
“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Gubernur.
Secara geografis dan historis, kondisi alam Maluku memang menyimpan kerawanan yang tinggi. Sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada rentang tahun 1600 hingga 2000 tercatat berpusat di wilayah Maluku. Selain keberadaan gunung api aktif, meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Merujuk pada Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, setidaknya terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi melanda daerah ini. Dalam beberapa bulan terakhir pun, sejumlah kabupaten dan kota di Maluku dilanda kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena El Nino, yang dampaknya kerap diperparah oleh aktivitas manusia.
Di sisi lain, Gubernur turut menyoroti sejumlah kendala internal dalam pengelolaan kebencanaan daerah. Tantangan tersebut meliputi karakteristik geografis kepulauan, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten dan kota, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Oleh karena itu, Pemprov Maluku mengharapkan dukungan yang konkret dan berkelanjutan dari Pemerintah Australia. Terlebih lagi, letak geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru merupakan potensi strategis untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.
“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa pengurangan risiko bencana, aksi antisipatif (anticipatory action), serta manajemen risiko iklim (climate risk management) harus terintegrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah. Melalui kolaborasi ini, Maluku diharapkan tidak sekadar meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat dan mempercepat respons penanganan kemanusiaan di wilayah kepulauan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut First Secretary Kedutaan Besar Australia, Jacqui Lord; Humanitarian Program Manager Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade; Partnership and Design Adviser, Tanya McQueen; serta Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri. Sementara dari jajaran Pemprov Maluku hadir Asisten I Sekretariat Daerah Maluku Kasrul Selang, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthon A. Lailossa, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku Sandhy H. Luhulima, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hassanusi. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar