Mundur !! Gibran Peroleh Uang Pensiun, Rumah dengan Fasilitas Lengkap

KONTROLMALUKU.COM – Setiap Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengakhiri masa jabatannya secara terhormat, termasuk melalui pengunduran diri resmi, dijamin hak keuangannya serta berbagai fasilitas penunjang oleh negara. Ketentuan ini diatur secara sah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dari sisi finansial, negara memberikan uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Mengacu pada regulasi yang berlaku, besaran gaji pokok Wakil Presiden setara dengan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden, atau berkisar Rp20.160.000 per bulan.
Selain pensiun pokok, mereka juga tetap berhak menerima berbagai tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri maupun pejabat negara.
Tidak hanya dukungan finansial bulanan, mantan orang nomor dua di Indonesia ini juga memperoleh fasilitas administratif serta kebutuhan harian yang ditanggung penuh oleh anggaran negara.
Negara menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap beserta perabotan dan perlengkapannya. Biaya operasional rumah tangga seperti pemakaian air, listrik, dan telepon pun turut ditanggung oleh pemerintah
Untuk menunjang mobilitas serta aktivitas kemasyarakatan selepas purnatugas, mantan Wakil Presiden mendapatkan fasilitas kendaraan dinas milik negara lengkap dengan pengemudi yang gaji serta biaya pemeliharaannya dibiayai negara.
Mereka juga dibantu oleh staf pendukung dari kalangan pegawai negeri, mendapatkan pengamanan melekat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), serta jaminan seluruh biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi diri sendiri beserta keluarganya.
Terkait mekanisme penyaluran, hak pensiun dan tunjangan tersebut mulai dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Pemberian hak ini baru akan dihentikan apabila yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden, atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia dengan ketentuan pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat.
Sebagai catatan penting dalam aturan ketatanegaraan, seluruh fasilitas dan dana pensiun tersebut hanya berlaku bagi pejabat yang purnatugas secara bermartabat. “Hak-hak istimewa dari negara ini secara otomatis gugur dan tidak berlaku apabila mantan Wakil Presiden tersebut diberhentikan secara tidak hormat atau melalui proses pemakzulan,” demikian bunyi ketegasan dalam prinsip regulasi keprotokolan dan hak keuangan mantan pejabat tinggi negara. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar