Sabtu, 21 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

KPK Tetapkan Sembilan Kabupaten di Maluku Zona Merah

KPK Tetapkan Sembilan Kabupaten di Maluku Zona Merah

KONTROLMALUKU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis rapot merah terkait kerawanan korupsi di wilayah timur Indonesia, dengan memasukkan sembilan kabupaten di Provinsi Maluku serta tiga kabupaten di Maluku Utara ke dalam kategori zona merah. Hasil pemantauan melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 ini menjadi alarm keras bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam membenahi tata kelola birokrasi maupun manajemen anggaran.

Paparan evaluasi krusial tersebut mencuat dalam agenda Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang dipusatkan di Gedung Islamic Centre, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, jajaran bupati serta wali kota, pimpinan DPRD se-Maluku, hingga perwakilan Kemendagri, BPKP, dan LKPP.

Dalam catatan lembaga antirasuah tersebut, sembilan daerah di Maluku yang masuk daftar merah meliputi Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. KPK secara spesifik menyoroti tiga sektor paling rentan memicu praktik rasuah di daerah, yakni pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran belanja hibah, serta proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merespons temuan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memandang rapot KPK ini sebagai sistem peringatan dini (early warning system) agar seluruh jajaran birokrasi tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum. Ia memastikan tidak ada ruang kompromi bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang maupun menyelewengkan uang negara di wilayah kepemimpinannya.

“Ini menjadi evaluasi sekaligus membuka kesadaran kita bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Lewerissa usai menghadiri rapat koordinasi.

Lebih jauh, Lewerissa bahkan menantang KPK untuk kembali turun melakukan peninjauan ulang pada tahun depan guna mengukur keseriusan pembenahan di Maluku. Ia menegaskan tidak akan menjadi tameng bagi pejabat mana pun apabila peringatan keras ini tetap diabaikan di kemudian hari.

“Saya sudah sampaikan kepada KPK, tahun depan datang lagi untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan. Kalau setelah diberikan peringatan masih terjadi kesalahan yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tandasnya sembari mengingatkan pentingnya kesamaan visi seluruh aparatur daerah.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos meluruskan isu yang beredar di lapangan dengan memastikan hanya tiga kabupaten di wilayahnya yang tercatat berada di zona merah, bukan lima daerah sebagaimana kabar yang sempat berkembang. Kendati demikian, Sherly enggan merinci identitas ketiga kabupaten tersebut dengan alasan hal itu merupakan ranah kewenangan lembaga antirasuah.

Sherly menerangkan, forum bersama KPK, Kemendagri, BPKP, dan LKPP ini memberikan pembekalan teknis yang vital bagi para kepala daerah dalam mendeteksi anomali anggaran sejak dini. Ia menekankan bahwa esensi dari perbaikan tata kelola adalah memastikan setiap rupiah dana publik terserap secara tepat guna demi menjawab persoalan masyarakat.

“Tujuannya satu, yaitu sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo, bagaimana APBD di daerah ini setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi memastikan masalah di daerah itu selesai dan bermanfaat,” ungkap Sherly.

Sebagai langkah konkret di Maluku Utara, tim KPK dijadwalkan kembali melakukan pendampingan intensif pada 6 hingga 9 Desember 2026 mendatang menyasar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta sepuluh kabupaten dan kota. Sherly memastikan inspektorat pada daerah yang mendapat catatan khusus akan langsung berkoordinasi dengan unit deteksi dini KPK guna melakukan mitigasi sistemik.

Di balik komitmen tegas kedua gubernur tersebut, pemandangan kontras justru terlihat di luar ruang pertemuan saat agenda berakhir. Sejumlah bupati maupun pimpinan DPRD yang hadir memilih menghindar dan enggan memberikan pernyataan kepada awak media yang berupaya mengonfirmasi rapot merah tersebut. Sikap tertutup para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten ini menjadi catatan tersendiri di tengah tuntutan publik akan transparansi pengelolaan pokir, hibah, dan pengadaan barang jasa yang bersih dari praktik korupsi. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar