Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

KPK Soroti Maluku Rentan Korupsi, Tiga Sektor Ini Jadi “Incaran”

KPK Soroti Maluku Rentan Korupsi, Tiga Sektor Ini Jadi “Incaran”
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa

KONTROLMALUKU.COM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti indeks integritas Provinsi Maluku yang dinilai masih berada pada kategori rentan terhadap tindak pidana korupsi. Temuan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi antara KPK dan Pemerintah Provinsi Maluku di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan di Maluku yang perlu dibenahi. Capaian indeks integritas daerah tersebut tercatat masih berada di bawah angka 72,9 persen.

Dalam evaluasinya, KPK secara khusus menyoroti tiga sektor rawan yang membutuhkan perbaikan mendesak, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Pada sektor perencanaan, pembenahan diarahkan pada prosedur dan substansi pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Sementara untuk belanja hibah, KPK meminta penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran bagi pelayanan publik. Adapun pada pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong penguatan pengawasan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran oleh DPRD.

Menanggapi evaluasi tersebut, KPK mengapresiasi kesediaan Pemerintah Provinsi Maluku yang berkomitmen melakukan perbaikan signifikan. Komitmen ini telah dituangkan dalam berita acara rapat dengan tenggat waktu pelaporan tindak lanjut kepada KPK selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Ia mengakui sejumlah isu strategis seperti dana hibah, pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa, hingga potensi benturan kepentingan menjadi perhatian serius untuk segera dibenahi.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Hendrik dalam keterangannya.

Hendrik menekankan agar seluruh perangkat pemerintahan segera mengeksekusi kesepakatan tersebut secara konkret tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan yang diberikan guna mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.

Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

MASUK ZONA HIJAU

Sementara itu Pemerintah Provinsi Maluku berhasil masuk Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya selama beberapa tahun berada di Zona Merah atau Zona Rentan.

Penilaian MCSP KPK mencakup delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.

Menurutnya, capaian zona hijau ini menunjukkan bahwa langkah pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan upaya pencegahan korupsi telah berada pada jalur yang tepat.

Ia juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras memenuhi target penilaian MCSP KPK.

Gubernur berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat integritas aparatur, memperbaiki sistem dan regulasi, meningkatkan pengawasan internal, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” tandas Gubernur. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar