Ketahuan, Ada Anggota DPRD Maluku Tangani Proyek Belasan Milyar Rupiah

KONTROLMALUKU.COM – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk rapat Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Maluku ternyata terungkap banyak hal. Salah satunya yakni ada seorang oknum anggota DPRD Maluku diketahui menangani sejumlah proyek pada beberapa wilayah di Maluku yang total keseluruhan menyentuh angka belasan Milyar Rupiah.
Oknum anggota DPRD Maluku itu, inisialnya sempat di sebut oleh KPK saat berlangsungnya rapat tertutup di kantor gubernur Maluku. Parahnya, bahkan proyek yang dikerjakannya bukan hanya berasal dari kabupaten yang merupakah daerah pemilihannya (dapil) tapi juga menyasar sejumlah kabupaten lain di Maluku. Bukan itu saja oknum anggota dewan itu dalam pekerjaan proyeknya juga melibatkan keluarga dekatnya secara langsung.
“Iyah ada salah satu anggota DPRD Maluku yang menjadi perhatian serius KPK, karena dia terlibat langsung menangani proyek-proyek itu, bahkan diluar dapil-nya,” ungkap sumber KontrolMaluku.com yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Jumat (20/11/2026).
Oknum anggota DPRD Maluku itu dikabarkan sering menggunakan nama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk “menekan” sejumlah pihak pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
“Dia sering mencatut nama Pak Gubernur dan menekan sejumlah pihak agar mendapatkan proyek. Padahal kita tau Pak Gubernur sendiri bukanlah seperti itu. Dan ulah oknum anggota dewan itu sudah menjadi rahasia umum, khususnya pada lingkup Pemprov Maluku,” tandas sumber itu.
Sebagaimana diberitakan KPK – RI menyoroti indeks integritas Provinsi Maluku yang dinilai masih berada pada kategori rentan terhadap tindak pidana korupsi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan bahwa berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan di Maluku yang perlu dibenahi. Capaian indeks integritas tercatat masih berada di bawah angka 72,9 persen.
Dalam evaluasinya, KPK secara khusus menyoroti tiga sektor rawan yang membutuhkan perbaikan mendesak, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Pada sektor perencanaan, pembenahan diarahkan pada prosedur dan substansi pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Sementara untuk belanja hibah, KPK meminta penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran bagi pelayanan publik. Adapun pada pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong penguatan pengawasan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran oleh DPRD. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar