Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Kejati Maluku Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif Bank Pelat Merah Unit Batu Merah, Negara Rugi Rp4,2 Miliar

Kejati Maluku Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif Bank Pelat Merah Unit Batu Merah, Negara Rugi Rp4,2 Miliar
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan dan menahan tiga orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan pada bank pelat merah Unit Batu Merah, Senin (2/11/2026).

KONTROLMALUKU.COM — Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit dan rekening simpanan pada bank pelat merah Unit Batu Merah, Branch Office Ambon, tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Penetapan tersangka ini dilakukan pada Senin, 2 November 2026, setelah penyidik memeriksa tiga orang saksi dari pagi hingga sore hari serta mengantongi dua alat bukti yang cukup.

Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B-09/Q.1/Fd.2/11/2026, B-10/Q.1/Fd.2/11/2026, dan B-11/Q.1/Fd.2/11/2026 tertanggal 2 November 2026, ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial: SRP selaku Mantri/Petugas Kredit pada BRI Unit Batu Merah, SJ selaku calo/perantara dan MRW selaku calo/perantara.

Perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), dan Kredit Kemitraan pada bank pelat merah Unit Batu Merah selama kurun waktu 2022 hingga 2024.

Dari hasil penyidikan, terbongkar modus operandi yang digunakan para pelaku, yaitu pengajuan kredit menggunakan identitas orang lain atau dikenal dengan istilah “topengan”, serta pengajuan kredit dengan plafon yang dinaikkan melebihi jumlah yang sebenarnya diajukan oleh debitur atau disebut “tempilan”.

Dalam praktiknya, para calo mencari warga yang bersedia meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga untuk pengajuan kredit dengan imbalan atau fee. Tersangka kemudian membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif yang disesuaikan dengan nominal pinjaman, serta mengarahkan calon debitur untuk berfoto seolah-olah memiliki usaha guna melampirkan syarat pada aplikasi bank.

Sementara itu, tersangka SRP selaku Mantri berperan aktif mengoordinasikan para calo, menentukan jenis dan usulan plafon kredit, menginput omzet usaha fiktif dalam Analisis dan Evaluasi Aplikasi Bank, hingga mengarahkan jawaban calon debitur saat verifikasi. SRP juga diduga menguasai seluruh dana pencairan kredit berkedok identitas orang lain serta sebagian dana dari kredit yang plafonnya digelembungkan. Akibat perbuatan para pihak yang tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, fasilitas kredit tersebut berstatus macet.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Negara oleh BPK RI Nomor: 56/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 1 Oktober 2026, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara pada bank pelat merah tersebut sebesar Rp4.290.594.327,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Nilai tersebut dihitung dari pencairan kredit tak sesuai ketentuan dikurangi pembayaran pokok ditambah tunggakan bunga per 28 September 2026.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis :

● Primair: Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

●Subsidiair: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik Kejati Maluku langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari terhitung mulai tanggal 2 November 2026 sampai dengan 21 November 2026.

Tersangka SJ dan MRW ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor PRINT-10/Q.1/Fd.2/11/2026 dan PRINT-11/Q.1/Fd.2/11/2026. Sedangkan tersangka SRP ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-09/Q.1/Fd.2/11/2026. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar