Kejari MBD Tahan Tiga Tersangka Korupsi Jalan Rp2,4 Miliar

KONTROLMALUKU.COM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) resmi menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan peningkatan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025 yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wido.
Ketiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Kasus ini bermula pada Tahun Anggaran 2025 ketika Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya menganggarkan dua paket pekerjaan jalan lapen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD. Kedua paket tersebut meliputi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000,00 dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000,00. PT Cie Elegan Construction ditetapkan sebagai pemenang tender setelah proses lelang pada 12 September 2025, dan kontrak ditandatangani pada 10 Oktober 2025.
Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua paket pekerjaan tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik stagnan di angka 0% (nol persen).
Tim Penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum serta kelalaian serius dari para tersangka. Tersangka ID selaku PPK diduga tidak melaksanakan pengendalian kontrak secara semestinya, tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak berkoordinasi dengan para PPTK maupun pihak penyedia. Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383,00 meskipun pekerjaan mangkrak, serta menerbitkan surat pemutusan kontrak tanpa melalui tahapan Show Cause Meeting (SCM) yang benar.
Sementara itu, Tersangka OL dan DRL selaku PPTK masing-masing paket juga dinilai lalai karena tidak pernah meninjau lokasi fisik proyek, tidak melakukan pemantauan teknis, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, dan membiarkan pekerjaan terbengkalai tanpa mengambil langkah pengendalian yang diperlukan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Fisik dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.483.685.383,00. Angka tersebut timbul karena pekerjaan sama sekali tidak dilaksanakan, sementara uang muka telah dicairkan dan jaminan uang muka gagal dicairkan.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Primair Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Subsidair Pasal 604 dengan ketentuan pasal juncto yang serupa.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan 2 orang ahli. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan mencegah melarikan diri, ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis (12/11/2026) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari MBD. Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mengawal keuangan negara serta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar