Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Kejari Ambon Tahan Dua Tersangka Korupsi Tata Kelola Keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame Senilai Rp18,9 Miliar

Kejari Ambon Tahan Dua Tersangka Korupsi Tata Kelola Keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame Senilai Rp18,9 Miliar
2 orang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyelewengan dalam tata kelola keuangan pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, ditahan Kejari Ambon, Selasa (3/11/2026)

KONTROLMALUKU.COM – Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ambon resmi melakukan penahanan terhadap 2 (dua) orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyelewengan dalam tata kelola keuangan pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penahanan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2026, bertempat di Kejaksaan Negeri Ambon. Kedua tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2026 sampai dengan tanggal 22 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut:

● Surat Perintah Penahanan Nomor B-06/Q.1.10/Fd.2/11/2026 tanggal 03 November 2026 dengan inisial tersangka W.A.L (Manajer Keuangan dan Akuntansi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon).
● Surat Perintah Penahanan Nomor 07/Q.1.10/Fd.2/11/2026 tanggal 03 November 2026 dengan inisial tersangka N.R (Kepala Urusan Kasir pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon).

Adapun perbuatan para tersangka dilakukan dengan cara memanfaatkan posisi serta akses otorisasi keuangan yang mereka miliki pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon untuk melakukan penyimpangan dana kas atau rekening operasional. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tersangka W.A.L dan tersangka N.R telah mengambil uang biaya operasional kas secara berulang dan berlanjut yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.

Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan cara menaikkan harga pada satuan barang material doking kapal, menaikkan nilai kontrak subkontrak/pekerja kapal, serta biaya lain-lain pada daftar pengeluaran (cashflow) yang menjadi dasar pengeluaran atau penarikan uang maupun transfer rekening dari rekening PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Tersangka W.A.L melakukan transaksi keuangan berupa transfer uang ke rekening pribadinya dan juga rekening pribadi tersangka N.R tanpa otorisasi direksi. Sedangkan penarikan uang dengan menggunakan cek dan transfer rekening, yang kemudian dilakukan penarikan untuk kebutuhan operasional kantor pada setiap hari Sabtu, Minggu berjalan dilaporkan oleh tersangka N.R kepada tersangka W.A.L bahwa masih ada sisa uang di kas. Sisa uang operasional tersebut kemudian dibagi berdua untuk kepentingan pribadi para tersangka.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03.03/SR/SP-1259/PW25/5/2026 tanggal 14 Juli 2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.969.571.337,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Jumlah kerugian negara tersebut terdiri dari tidak ada bukti pertanggungjawaban serta bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau tidak sah.

Perbuatan para tersangka tersebut melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:
● W.A.L (mantan Manajer Keuangan dan Akuntansi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon): Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf a dan c Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf a dan c Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

● N.R (mantan Kepala Urusan Kasir pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon): Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf a dan c Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf a dan c Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

Selanjutnya, Tim Penyidik akan segera melakukan percepatan pemberkasan terhadap berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar