Gubernur Maluku Soroti Paradoks Kekayaan SDA dan Dorong Hilirisasi Lewat Kahadiran 4 Menteri Golkar

KONTROLMALUKU — Pemerintah Provinsi Maluku secara tegas mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan dan menuntut perhatian khusus terhadap keadilan pembangunan di wilayah kepulauan.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menyampaikan sambutan pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Sabtu (7/11/2026) yang dihadiri empat Menteri Kabinet Merah Putih
Keempat Menteri itu yakni Bahlil Lahadalia — Ketua Umum DPP Partai Golkar (Menteri ESDM / Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi), Muhammad Sarmuji — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (Menteri Perindustrian), Wihaji — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar (Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana / Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) dan Muktarudin (Menteri Pelindungan Pekerja Migran.
Dalam pemaparan Gubernur terungkap sebuah ironi di mana Maluku memiliki kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, namun realitas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masih menghadapi tantangan besar.
Selama puluhan tahun, daerah kepulauan ini terlalu lama terlena dengan status sebagai penghasil bahan mentah (raw material) tanpa nilai tambah yang maksimal bagi warga lokal.
Momentum strategis hadir melalui langkah konkret pemerintah pusat dalam mendorong proyek-proyek besar di Maluku, mulai dari kepastian Blok Abadi Masela, penandatanganan pembangunan LNG Sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga tiga program hilirisasi utama yang sedang berjalan.
Program tersebut meliputi hilirisasi kelapa dalam, cengkeh, dan pala di Kabupaten Maluku Tengah, hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Transformasi dari pengiriman bahan mentah menuju produk jadi dinilai sebagai kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan di provinsi kepulauan,” ungkap Gubernur.
Dikatakan selain sektor industri, pemerintah daerah juga kembali memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar segera disahkan menjadi undang-undang.
Regulasi khusus ini dianggap mendesak karena karakteristik wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan, sehingga membutuhkan afirmasi kebijakan dan perlakuan anggaran yang adil dari pusat.
Menutup sambutannya, ditekankan pula pentingnya merawat kedewasaan politik. “Perbedaan latar belakang politik dipastikan tidak boleh menjadi sekat dalam membangun komunikasi, persaudaraan, serta kerja sama lintas sektoral demi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok,” tegas Gubernur. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar