Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal LIMS: Dari SBY hingga Dahlan Iskan Masuk Daftar Retetas

Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal LIMS: Dari SBY hingga Dahlan Iskan Masuk Daftar Retetas
Daftar nama yang diduga ikut disadap.

KONTROLMALUKU.COM — Pengusutan kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kian menyita perhatian publik. Di tengah bergulirnya proses hukum di Bareskrim Polri, sebuah dokumen berisi 42 nama tokoh nasional yang ditargetkan dalam aksi pengawasan ilegal tersebut marak beredar di ruang siber.

Berdasarkan data yang teridentifikasi dalam daftar viral tersebut, jajaran sasaran tidak hanya menyasar pejabat aktif, tetapi juga merambah jajaran mantan presiden Indonesia hingga deretan jurnalis senior. Dua sosok menonjol yang tertera di dalamnya adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta tokoh pers berpengaruh, Dahlan Iskan.

Selain SBY, deretan figur politik tingkat tinggi lainnya yang dicantumkan meliputi Presiden Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Muhaimin Iskandar. Sementara dari kancah media dan pergerakan sipil, nama Dahlan Iskan bersanding dengan tokoh pers Karni Ilyas, pengamat publik Rocky Gerung, serta aktivis hukum Asfinawati dan M Isnur.

Kendati demikian, pihak kepolisian meminta masyarakat bersikap bijak dan tidak telan mentah-mentah informasi tersebut. Bareskrim Polri menegaskan bahwa perincian 42 nama yang tersebar luas di media sosial belum secara resmi divalidasi oleh tim penyidik.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi bahwa aksi penyadapan tak berizin ini memang menyasar lingkar kekuasaan dan elemen krusial masyarakat.

“Para tersangka diduga kuat melakukan illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, figur politik, insan media, pimpinan ormas, aktivis LSM, hingga pelaku usaha,” tegas Asep dalam keterangan resminya di Mabes Polri.

Modus Operandi dan Penghapusan Jejak
Penelusuran penyidik mendapati bahwa praktik penyadapan ilegal ini berlangsung cukup lama, yakni kurun waktu 2025 sampai 2026. Skema operasi yang digunakan para pelaku adalah memasukkan daftar nomor telepon target secara langsung ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).

Proses penginputan data tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mengantongi verifikasi resmi maupun kaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani. Guna menghilangkan jejak kejahatan, para pelaku diduga sempat menghapus berkas rekaman hasil penyadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026.

Dalam penanganan kasus skandal besar ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka utama, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso. Satu orang lainnya berinisial SU saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi.

Guna memperkuat pembuktian, tim penyidik telah menggali keterangan dari 10 saksi dan tiga ahli, disamping mengamankan barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat flashdisk. Kepastian mengenai siapa saja tokoh yang valid menjadi korban penyadapan kini sepenuhnya bergantung pada fakta persidangan dan hasil pembuktian akhir penyidik. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar