Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Divkum Polri Gelar Penelitian HAM di Polda Maluku

Divkum Polri Gelar Penelitian HAM di Polda Maluku
Divisi Hukum Polri melaksanakan penelitian Hak Asasi Manusia di Polda Maluku, Rabu (18/11/2026).

KONTROLMALUKU.COM –  Divisi Hukum Polri melaksanakan penelitian Hak Asasi Manusia di Polda Maluku guna memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta kepatuhan prosedur dalam pelaksanaan tugas kepolisian agar senantiasa berlandaskan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.  Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 November 2026 tersebut  dibuka  Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman di Aula Basudara Manise Lantai 5 Polda Maluku pada Rabu, 18 November 2026.

Penelitian ini dipimpin langsung oleh Karo Bankum Divkum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah selaku Ketua Tim Penelitian HAM bersama tiga anggota tim, serta turut dihadiri oleh Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama, kasubbag renmin, dan perwakilan personel dari berbagai fungsi kepolisian.

Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang harus melekat dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian demi memastikan aparat menjalankan kewenangan secara proporsional. Ia menyampaikan bahwa di tengah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbukaan informasi publik, setiap tindakan kepolisian dituntut semakin profesional, transparan, humanis, serta akuntabel.

“Setiap proses dan tindakan kepolisian harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, standar operasional prosedur, kode etik profesi, serta prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan profesional, tetapi tidak boleh mengabaikan hak serta martabat setiap manusia,” tegas Wakapolda.

Dirinya juga meminta seluruh jajaran Polda Maluku memberikan dukungan penuh kepada tim peneliti dengan menyampaikan data, informasi, dan keterangan secara akurat, jujur, serta objektif.

Sementara itu, Karo Bankum Divkum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah menjelaskan bahwa penelitian ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi berbasis bukti untuk mengukur profesionalisme anggota dan kesesuaian tindakan kepolisian dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan kondisi geografis serta dinamika sosial budaya yang beragam menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melihat implementasi prinsip hak asasi manusia di lapangan.

Tim penelitian juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh personel dalam menerapkan ketentuan internal Polri, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. “Mari kita teguhkan satu prinsip: Polri yang profesional adalah Polri yang efektif dalam menjalankan tugas, tegas dalam menegakkan hukum, sekaligus konsisten menghormati martabat manusia. Kepatuhan terhadap prinsip HAM harus menjadi budaya kerja yang tercermin dalam setiap tindakan anggota, bukan hanya sebatas pemahaman terhadap aturan,” ujar Brigjen Pol Veris.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk terus membuka ruang evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah unsur penting dalam membangun institusi kepolisian yang profesional serta dipercaya publik.

“Penelitian ini menjadi kesempatan penting bagi Polda Maluku untuk memperoleh masukan yang objektif dan konstruktif terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam penghormatan dan perlindungan HAM. Kami memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi agar semakin profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rositah. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar