“Curhat” ke JK, Wagub Abdullah Vanath Paparkan Kondisi Ekonomi dan Perdamaian Maluku

KONTROLMALUKU.COM — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyampaikan sejumlah laporan penting mengenai perkembangan situasi daerah, dinamika sosial, hingga tantangan perekonomian di Provinsi Maluku dalam Maluku Business Forum 2026 yang digelar oleh Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Maluku di Ballroom Hotel Santika Premiere Ambon, Minggu (01/11/2026), yang menghadirkan tokoh nasional sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK).
Dalam sambutannya, Abdullah Vanath menegaskan bahwa kondisi Maluku pascakonflik yang berdamai berkat prakarsa para tokoh nasional termasuk di antaranya Bapak Jusuf Kalla, kini berada dalam situasi yang stabil. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, seluruh warga Maluku yang jumlahnya hampir mencapai 2 juta jiwa hidup dalam suasana saling percaya di antara sesama.
“Budaya ini dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelum kami, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota pada masing-masing tempat. Ini merupakan gerakan bersama, baik instrumen negara, organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk juga organisasi-organisasi keagamaan,” ujar Abdullah Vanath.
Ia menambahkan bahwa merawat rasa saling percaya dan solidaritas antarumat beragama sangat penting untuk menghindari konflik seperti pada masa lalu. Sebagai wujud nyata kerukunan tersebut, ia juga mencontohkan penampilan paduan suara dari Universitas Pattimura (Unpatti) yang diisi oleh anak-anak non-muslim. Paduan suara berprestasi dunia itu baru saja mengisi acara dalam Muktamar ke-14, yang merefleksikan cara pemerintah daerah merawat kebersamaan.
Terkait gangguan keamanan, Abdullah Vanath mengakui adanya catatan gejolak antara beberapa desa di Maluku Tengah, Kota Ambon, Maluku Tenggara, serta Kepulauan Tanimbar (KKT). Namun, ia memastikan kejadian tersebut tidak meluas ke daerah lain.
“Lebih banyak bersifat kriminalitas biasa dan coba diprovokasi mengarah kepada isu SARA, tetapi ketahanan masyarakat Maluku itu sangat kuat. Kami perlu melaporkan ini kepada Bapak karena Bapak adalah orang yang memprakarsai perdamaian di Maluku,” tegasnya.
TANTANGAN PEREKONOMIAN DAN MINIMNYA INVESTASI
Memasuki sesi pembahasan ekonomi, Abdullah Vanath menilai forum Maluku Business sangat krusial mengingat Jusuf Kalla merupakan seorang praktisi ekonomi berpengalaman. Ia lantas memaparkan data pertumbuhan ekonomi Maluku yang tercatat sebesar 4,56% pada tahun 2025, kemudian naik pada triwulan pertama 2026 sebesar 5,16%, serta triwulan kedua 2026 di angka 5,31%.
Kendati demikian, ia secara terbuka mengungkapkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih didominasi oleh belanja pemerintah, sementara belanja swasta masih rendah.
“Problem di Maluku itu kurangnya investasi sehingga lapangan kerja itu menjadi tidak maksimal. Kalaupun ada, itu lebih bersifat informal. Profesi atau lapangan kerja lapangan kerja yang formal itu menjadi sangat terbatas, karena diakibatkan oleh investasi yang kurang,” paparnya.
Persoalan lain yang disoroti menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari total kurang lebih 76.000 pegawai negeri di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 kabupaten/kota—di mana tingkat provinsi mencapai sekitar 14.000 orang dan Kota Ambon sendiri lebih dari 7.000 orang—sebagian besar gaji mereka tidak berdampak optimal pada perputaran ekonomi lokal. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pegawai mengambil kredit di bank, ditambah keberadaan pejabat maupun personel instansi vertikal yang keluarganya tinggal di luar daerah sehingga pengeluaran uang banyak mengalir ke Jawa.
Di sektor pangan dan konstruksi, Abdullah Vanath menyebutkan bahwa produksi padi dari kawasan eks-transmigrasi baru berada di angka 30-an persen. Sebagian besar konsumsi pangan serta bahan konstruksi masih harus didatangkan dari luar daerah.
ANCAMAN DAMPAK EL NINO
Menatap sisa tahun berjalan, pemerintah daerah mewaspadai ancaman iklim ekstrem. Sektor pertanian yang selama ini turut menyumbang pertumbuhan ekonomi kini dihadapkan pada fenomena El Nino yang memicu titik api dan kekeringan di berbagai tempat, hingga merusak tanaman perkebunan seperti cengkeh dan pala.
Kondisi tersebut diproyeksikan akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis pada triwulan ketiga dan keempat, yang perhitungannya secara akumulatif akan terlihat pada awal tahun depan. Di tengah kebijakan efisiensi dalam dua tahun terakhir, ia menyebutkan bahwa meski program dari pusat banyak yang turun ke daerah, perputaran uang di lokal masih terbatas.
“Oleh karena itu, variabel-variabel sepertinya inilah yang saya ingin nasihat dari Bapak menghadapi situasi seperti ini, kira-kira pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota, bagaimana menghadapinya,” pungkas Abdullah Vanath. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar