Bareskrim Bongkar Skandal Penyadapan Ilegal, Presiden Jadi Target, Mantan Kapolri Tersangka

KONTROLMALUKU.COM — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan tiga orang pejabat tinggi sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin (illegal access), serta pemusnahan data elektronik. Salah satu nama yang terjerat dalam kasus ini adalah Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, yang juga adalah mantan Kapolri.
Kepastian penetapan status hukum tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, saat memberikan keterangan resmi di Markas Besar Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026).
”Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni saudara LSP, ASN, dan EH,” kata Asep di hadapan awak media.
Dua tersangka lain yang turut terseret merupakan perwira tinggi kepolisian, yakni Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi peretasan dan pemantauan tanpa izin tersebut menyasar sejumlah tokoh krusial negara. Bahkan, saluran komunikasi milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ikut menjadi salah satu target utama penyadapan.
”Para tersangka diduga kuat telah menjalankan tindakan penyadapan secara tidak sah terhadap saluran nomor pribadi milik Presiden RI,” ungkap Asep.
Tak berhenti pada lingkaran istana, jangkauan operasi gelap ini juga menyasar deretan figur publik dari berbagai kalangan. Mulai dari pejabat pemerintah, petinggi partai politik, insan pers, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pelaku usaha.
Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal ini diperkirakan telah berlangsung sejak kurun waktu 2025 hingga 2026. Seluruh tindakan pemantauan tersebut dipastikan sama sekali tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Untuk menutupi jejak kejahatannya, para pelaku disinyalir sempat menghapus rekaman riwayat atau log data elektronik pada Oktober 2026.
Asep menegaskan bahwa setiap bentuk pemantauan maupun penindakan hukum berbasis siber semestinya tunduk pada koridor regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar prosedur resmi. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar