Polda Maluku Hentikan Penanganan Kasus Calo Seleksi TNI yang Melibatkan Oknum Polisi

KONTROLMALUKU.COM — Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melibatkan Aipda J.R.M. terkait dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 telah dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa laporan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku melalui serangkaian proses pemeriksaan. Langkah yang ditempuh meliputi penyelidikan, pengumpulan keterangan, pemanggilan saksi, pendalaman dokumen pendukung, audit investigasi, hingga gelar perkara dengan melibatkan unsur internal dan fungsi terkait.

“Perlu kami tegaskan bahwa laporan tersebut tidak diabaikan ataupun dibiarkan tanpa penanganan. Bidpropam Polda Maluku telah melakukan berbagai tahapan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti, tetapi keputusan terhadap suatu perkara juga harus didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata pada tuntutan salah satu pihak,” tegas Rositah.

Rositah mengungkapkan, salah satu kendala penting dalam penanganan laporan tersebut adalah belum diperolehnya keterangan langsung dari saksi korban yang merupakan saksi kunci. Bidpropam melalui akreditor telah mengirimkan undangan wawancara dan klarifikasi kepada saksi atas nama R.I.U. pada 28 Agustus 2025, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan pemeriksaan tersebut.

Upaya koordinasi telah dilakukan dengan pelapor, Murni Upuolat, orang tua saksi melalui Siti Kouwe, maupun kuasa hukum pelapor agar saksi dapat dihadirkan secara langsung maupun virtual. Namun, hingga pemberitahuan perkembangan perkara pada 14 Januari 2026, keterangan saksi belum diperoleh. Selain itu, saksi lainnya atas nama Siti Kouwe juga tidak memenuhi undangan klarifikasi pada 28 Agustus 2025.

Sementara saksi yang kemudian dihadirkan, Cici Sitania, ternyata tidak melihat secara langsung penyerahan uang kepada terlapor, melainkan hanya mengetahui informasi berdasarkan cerita dari Siti Kouwe.

“Untuk mengungkap suatu peristiwa secara objektif, keterangan saksi yang mengetahui atau mengalami langsung kejadian merupakan bagian penting dalam proses pembuktian. Ketika saksi kunci tidak memenuhi undangan pemeriksaan dan keterangannya tidak dapat diperoleh, tentu hal tersebut menjadi kendala bagi akreditor dalam mengonfirmasi rangkaian peristiwa yang dilaporkan,” jelas Rositah.

Polda Maluku juga meluruskan dinamika komunikasi dalam penanganan perkara ini. Catatan Bidpropam menunjukkan bahwa sejak perkara bergulir, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor yang menangani perkara tersebut.

“Perlu kami luruskan bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Bidpropam, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor. Sementara itu, akreditor telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh keterangan saksi dan melengkapi kebutuhan pembuktian,” ungkap Rositah.

Kendala lain terletak pada dokumen pendukung. Berdasarkan pemberitahuan pada 14 Januari 2026, enam lembar salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Siti Kouwe yang diserahkan melalui kuasa hukum pelapor berada dalam kondisi buram sehingga tidak dapat dibaca dan diverifikasi oleh akreditor.

“Setiap dokumen yang disampaikan dalam proses pemeriksaan harus dapat dibaca, diuji, dan diverifikasi. Apabila dokumen pendukung tidak terbaca dengan baik, hal itu tentu memengaruhi proses pendalaman dan pembuktian,” jelasnya.

Sebagai bagian dari evaluasi penanganan perkara, Subbidwabprof Bidpropam Polda Maluku menggelar gelar perkara pada 26 Oktober 2026 dengan melibatkan Itwasda, Biro SDM, dan Bidkum Polda Maluku. Gelar perkara merekomendasikan penutupan pemeriksaan pendahuluan karena tidak terdapat cukup bukti. Menindaklanjuti hal tersebut, diterbitkan Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4) pada 2 November 2026.

“Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan evaluasi melalui gelar perkara dengan melibatkan unsur terkait. Jadi, penutupan pemeriksaan pendahuluan bukan keputusan yang diambil tanpa proses, melainkan berdasarkan pertimbangan terhadap fakta dan kecukupan alat bukti yang berhasil diperoleh,” tegas Kabid Humas.

Bentuk transparansi ditunjukkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara (SP2HP) sebanyak tiga kali, yakni pada 11 September 2025, 14 Januari 2026, dan 6 November 2026. Khusus SP2HP terakhir, pengirimannya ditindaklanjuti pada Senin, 9 November 2026, melalui Bhabinkamtibmas Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, untuk disampaikan kepada pelapor.

Rositah menambahkan bahwa penerbitan SP4 bukan berarti kasus ditutup selamanya. Perkara dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru (novum) yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif dan kepastian hukum. Karena itu, penanganan setiap laporan harus dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan yang berlaku,” tutup Rositah. (*)