Sabtu, 21 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Kejati Maluku Serahkan Dua Tersangka Korupsi Air Bersih Pulau Haruku ke Penuntut Umum

Kejati Maluku Serahkan Dua Tersangka Korupsi Air Bersih Pulau Haruku ke Penuntut Umum
Ilustrasi penyerahan tersangka ke Penuntut Umum.

​KONTROLMALUKU.COM – Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melaksanakan penyerahan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

​Kegiatan penyerahan Tahap II tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 20 November 2026, sekitar pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIT, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam proses itu, penyidik menyerahkan dua orang tersangka kepada Penuntut Umum, yakni MM selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku serta FN selaku pihak kontraktor.

​Penyerahan Tahap II ini merupakan bagian dari proses penanganan perkara setelah tahapan penyidikan dinyatakan selesai dan berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

​Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, selanjutnya Penuntut Umum akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi serta mempersiapkan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​Dalam pernyataannya, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. “Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagai bagian dari upaya mendukung pemberantasan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” demikian penegasan Kejaksaan Tinggi Maluku. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar