Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Kejati Maluku Pastikan Usut Fee Revitalisasi SBT Transparan

Kejati Maluku Pastikan Usut Fee Revitalisasi SBT Transparan

KONTROLMALUKU.COM — Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pendidikan Seram Bagian Timur (SBT) menggelar aksi demonstrasi menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dugaan pemotongan fee sebesar 10 persen pada anggaran dana revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tuntutan tersebut diarahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar mendorong langkah tegas di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Kejati Maluku untuk memerintahkan Kejari Seram Bagian Timur agar segera memanggil Sekda Seram Bagian Timur, Kepala Inspektorat Seram Bagian Timur, Kabag Hukum Seram Bagian Timur, Kepala BKPSDM Seram Bagian Timur, dan Bupati Seram Bagian Timur untuk dimintai keterangannya terkait mekanisme dan prosedur pengusulan serta penandatanganan SK pemberhentian kepala sekolah di tengah pemotongan fee 10 persen anggaran dana revitalisasi.

Massa juga mendesak Kejati Maluku untuk memerintahkan Kejari Seram Bagian Timur untuk segera memanggil saudara kandungnya Bupati Fachry Husni Alkatiri, yakni saudara FWA, untuk dimintai keterangannya terkait dengan dugaan pemotongan fee 10 persen anggaran dana revitalisasi satuan pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, massa mendesak Kejati Maluku untuk memerintahkan Kejari Seram Bagian Timur untuk melibatkan PPATK untuk membuka transaksi keuangan berkaitan dengan setoran fee 10 persen itu kepada siapa.

Secara umum, menjadi harapan seluruh masyarakat Seram Bagian Timur kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejari Seram Bagian Timur, dan seluruh aparat penegak hukum untuk membongkar siapa pemberi dan penerima pemotongan fee anggaran 10 persen dari satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kasi I Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Fernando E. F. Partahi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini bermula dari laporan warga yang telah berproses hingga tahap penetapan tersangka. Ia menjelaskan bahwa permasalahan revitalisasi di SBT ini berawal dari pengaduan masyarakat, sehingga setelah ada pengaduan masyarakat ini, pihak kejaksaan melakukan penyelidikan dan akhirnya ditetapkanlah tiga orang tersangka.

Fernando juga memastikan bahwa penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang belum dimintai keterangan terus berjalan. “Terkait belum adanya pihak-pihak yang Bapak mungkin sebutkan tadi, pada saat ini pihak dari Kejaksaan Negeri SBT sedang melakukan pendalaman untuk pihak-pihak siapa saja yang terkait, dan jika memang ada hubungan dengan permasalahan ini, akan dimintai pertanggungjawaban dan kami pastikan bahwa itu akan dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Fernando.

Pada akhir tanggapannya, pihak Kejati Maluku mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal proses hukum yang tengah berjalan. “Dan yang terakhir, minta tolong kepada Bapak-Bapak semua untuk terus memantau dan mengawasi penyidikan yang sedang berlangsung ini,” tutupnya. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar