Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Berkas Perkara Tiga Tersangka Pencurian Merkuri Kantor ESDM Dilimpahkan ke JPU

Berkas Perkara Tiga Tersangka Pencurian Merkuri Kantor ESDM Dilimpahkan ke JPU
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K.

​KONTROLMALUKU.COM — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku melimpahkan berkas perkara tahap pertama kasus dugaan pencurian merkuri di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah tegas ini sejalan dengan implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri pada sektor penguatan penegakan hukum yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

​Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. menjelaskan bahwa kepolisian menangani perkara tersebut secara serius berlandaskan alat bukti sah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

​“Penguatan penegakan hukum menjadi salah satu perhatian dalam implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri. Polda Maluku terus mendorong agar setiap perkara yang ditangani dapat diproses secara profesional, objektif, dan akuntabel, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum,” ujar Rositah.

​Perkara ini tercatat melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/397/IX/2026/SPKT/POLDA MALUKU pada 14 September 2026. Kejadian bermula pada Senin, 14 September 2026 di Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku, Jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saat petugas kantor mendapati jejak kaki pada area ventilasi gudang penyimpanan. Setelah diperiksa lebih lanjut, pengaman ventilasi ditemukan dalam kondisi rusak dan stok merkuri di dalam gudang telah raib, sehingga pihak dinas segera melaporkannya ke pihak berwajib.

​Dari hasil penyidikan mendalam, aparat menetapkan tiga tersangka berinisial HB (43), HM (34), dan AS (59). Tersangka HB tercatat telah beraksi sebanyak 11 kali dengan memanjat pagar kantor, membuka pintu utama memakai kunci duplikat, lalu mencongkel pengaman pintu gudang menggunakan obeng. Dalam salah satu aksinya, HB menyerahkan satu botol merkuri hasil curian kepada AS, yang kemudian bersama HM membawanya menggunakan sepeda motor menuju kediaman AS.

​Kepada penyidik, HB mengakui seluruh aksi pencurian tersebut dan menjual merkuri curian kepada seseorang berinisial NY seharga Rp9 juta hingga Rp10 juta per botol. Di sisi lain, AS dan HM mengakui keterlibatan mereka dalam satu kali aksi pencurian bersama HB. Seluruh pengakuan ini terus didalami penyidik guna memetakan secara utuh jaringan maupun pihak lain yang terlibat.

​Penyerahan berkas tahap pertama kepada JPU telah dilaksanakan sejak 2 November 2026, didukung pemeriksaan enam orang saksi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan para tersangka, serta penyitaan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang diamankan mencakup 10 karung putih, 22 botol air mineral ukuran 600 mililiter berlapis lakban cokelat, tiga lembar berita acara penyerahan barang bukti, serta dokumen rekening koran Bank Maluku Malut dan Bank BCA.

​Berdasarkan perkembangan penyidikan per 17 November 2026, penyidik tengah merampungkan pemenuhan petunjuk jaksa sesuai catatan P-19 sebelum berkas dikembalikan ke kejaksaan untuk diteliti kembali. Sinergi antara penyidik kepolisian dan jaksa ini ditempuh demi menjamin kelengkapan formil maupun materiil berkas perkara sebelum masuk ke tahap penuntutan.

​Rositah menekankan bahwa pengungkapan kasus tidak cukup hanya pada penetapan tersangka, melainkan harus dikawal tuntas hingga seluruh tahapan hukum rampung demi menjaga aset negara. “Yang menjadi prioritas adalah memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan tuntas sesuai ketentuan. Penyidik harus memenuhi seluruh petunjuk jaksa, melengkapi berkas perkara, dan membangun koordinasi yang baik dengan kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

​Ia pun mengimbau seluruh instansi pemerintah beserta elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap aset maupun barang milik negara bernilai strategis agar terhindar dari tindak kejahatan serupa.

​“Penegakan hukum bukan semata-mata tentang mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum, didukung alat bukti yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah komitmen Polda Maluku dalam mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana menjadi salah satu prioritas 100 Hari Program Kerja Kapolri,” tutup Rositah. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar