Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Setelah 18 Tahun, DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun, DPR Resmi Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset

​KONTROLMALUKU.COM – Setelah menempuh proses panjang sekitar 18 tahun sejak digulirkan pada 2008, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Keputusan bersejarah tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026), lebih cepat dari rencana awal yang ditargetkan pada 15 Desember 2026.

​Jalannya rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum meminta persetujuan seluruh anggota dewan, Puan mempersilakan Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan laporan akhir hasil pembahasan. Usai laporan dibacakan, Puan meminta persetujuan forum dan mengetuk palu sebagai tanda sahnya regulasi tersebut menjadi undang-undang.

​Tahapan legislasi ini sebelumnya telah melewati pembahasan tingkat pertama antara Komisi III DPR RI dan pihak pemerintah pada Rabu (18/11/2026), di mana seluruh fraksi sepakat membawanya ke tingkat paripurna. Selama pembahasan berlangsung, panitia kerja mencatat 397 Daftar Inventarisasi Masalah yang terbagi atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Sejak September 2025, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat serta rapat dengar pendapat umum guna menghimpun pandangan publik, akademisi, pakar, dan berbagai lembaga.

​Dari sisi materi muatan, beleid ini memperluas cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset, tidak terbatas pada korupsi saja. Dalam pemaparan pemerintah sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan bahwa aturan ini menjangkau tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi—seperti investasi maupun perdagangan saham bodong—serta kejahatan yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

​Regulasi baru ini juga merumuskan jenis aset yang dapat dirampas melalui dua jalur, yakni perampasan aset berbasis putusan pidana serta perampasan aset tanpa melalui putusan pemidanaan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan agar penegakan hukum tidak berhenti pada hukuman badan bagi pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang tetap berlaku, melainkan juga mengembalikan aset terkait secara terukur.

​Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan badan khusus yang mengelola aset tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Guna mendukung tata kelola, diatur pula mekanisme pengawasan, sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, serta skema pendanaan pelaksanaan perampasan aset.

​”Pengesahan ini merupakan hasil kerja panjang DPR bersama pemerintah,” ujar Habiburokhman sembari menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengawal penyusunan aturan ini sejak awal.

​Dengan berlakunya undang-undang ini, negara memperoleh pijakan hukum baru untuk melakukan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset kejahatan. Ke depan, penerapan aturan ini di lingkungan peradilan diharapkan berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak pihak-pihak terkait. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar