Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Satu Lagi Pejabat Dinas Pendidikan SBT Ditahan, Kejari Bidik Keterlibatan Pihak Lain

Satu Lagi Pejabat Dinas Pendidikan SBT Ditahan, Kejari Bidik Keterlibatan Pihak Lain
Kejari SBT menahan RS yang menjabat sebagai Kepala Seksi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten SBT, Senin (16/11/2026).

KONTROLMALUKU.COM  – Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (SBT) resmi menahan seorang pejabat berinisial RS yang menjabat sebagai Kepala Seksi SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten SBT.

Penahanan ini dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik pada Senin malam, usai sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pertama pada awal November lalu. Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, pungutan liar, serta gratifikasi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran berjalan.

Dalam keterangan resminya, pihak kejaksaan menyatakan bahwa tersangka langsung dijebloskan ke tahanan guna menjalani masa penahanan selama dua puluh hari ke depan.

“Setelah menjalani pemeriksaan, Tim Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka RS selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Seram Bagian Timur,” ungkap Chandra Saputra melalui siaran pers yang diterima pada Senin malam, (16/11/2026).

Akibat perbuatan tersebut, sang pejabat dijerat dengan pasal berlapis mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Langkah hukum tegas ini diambil sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam mengawal program strategis nasional di sektor pendidikan.

“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan pembangunan sekolah yang menggunakan dana revitalisasi terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa ada kebocoran,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Saat ini, tim penyidik masih mendalami perkara guna menelusuri potensi keterlibatan pihak lain sambil tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Untuk diketahui perkembangan lanjutan dalam penanganan perkara dugaan korupsi pada Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ini masih terus dikembangkan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri SBT. Fokus utama penyidik saat ini adalah mendalami dan menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan serta peran pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam pusaran kasus pemerasan, pungli, dan gratifikasi tersebut.

Adapun rincian pasal yang disangkakan kepada tersangka RS mencakup ketentuan hukum tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, yaitu:
● Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
● Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU terkait: Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jo. Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP. Dalam proses pengembangan penyidikan ini, pihak Kejari SBT tetap berkomitmen menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin seluruh hak hukum tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar