Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Soal Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres

Ini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Soal Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres
Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

​KONTROLMALUKU.COM – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) memiliki landasan konstitusional yang jelas serta memberikan kewenangan absolut kepada Presiden dalam menentukan pendampingnya.

Dalam keterangannya terkait mekanisme pengusulan hingga pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ia menekankan bahwa seluruh proses ini harus dipandang dalam kerangka sistem presidensial di mana lembaga kepresidenan dan wakil presiden merupakan satu kesatuan institusi yang tidak terpisahkan.

​Menurutnya proses pengaktifan mekanisme pengisian kursi Wapres dimulai saat surat pengunduran diri atau pemberhentian diterima oleh pimpinan MPR. Pimpinan MPR kemudian menggelar rapat untuk meneruskan surat pemberitahuan kekosongan jabatan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, sekaligus meminta Presiden mengajukan dua nama calon.

“Setelah itu, sesuai dengan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, MPR memiliki waktu maksimal tiga kali 24 jam untuk mengadakan rapat gabungan guna membentuk alat kelengkapan, termasuk tim verifikasi. Tim yang bersifat ad hoc ini memiliki fungsi menyerupai Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni memeriksa seluruh kelengkapan syarat administratif para kandidat sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mulai dari riwayat pendidikan, kesehatan, hingga catatan kepolisian,” jelas Fahri, seperti dilansir media nasional.

​Terkait kriteria substantif seperti integritas dan kapasitas, Fahri menegaskan bahwa Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memisahkan antara pranata pengusulan dan pranata pemilihan. Pranata pengusulan merupakan hak prerogatif dan kewenangan mutlak Presiden sebagai kepala negara sekaligus pengguna tunggal wakil presiden. Karena Presiden membutuhkan kecocokan atau chemistry serta keselarasan visi kerja tanpa menciptakan dualisme kepemimpinan, figur yang diajukan ke MPR sepenuhnya bergantung pada pertimbangan pruden Presiden sesuai kebutuhan pemerintahan dan ketatanegaraan saat ini.

​Mengenai tenggat waktu, kata Fahri, aturan menetapkan batas maksimal 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan, serta maksimal 60 hari bagi MPR untuk memproses pemilihannya. Namun, Fahri memaknai angka tersebut sebagai batas paling lambat, bukan waktu tunggu yang wajib dihabiskan.

“Proses ini sangat mungkin diselesaikan jauh lebih cepat, bahkan dalam hitungan hari atau sebelum akhir Desember, mengingat urgensi jabatan Wapres yang strategis dan respons cepat yang ditunjukkan oleh pimpinan MPR saat ini,” nilainya.

Penyelesaian yang lebih singkat dinilai tetap konstitusional dan justru lebih baik demi efektivitas jalannya pemerintahan. Antisipasi terhadap potensi kebuntuan politik atau deadlock dalam proses pemilihan di MPR juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 134 hingga Pasal 140 Tata Tertib MPR. Apabila pemungutan suara di MPR menghasilkan perolehan suara yang imbang atau terbelah, maka proses pemilihan akan diulang satu kali lagi.

“Jika hasil pemungutan suara ulang tetap imbang dan tidak menghasilkan pemenang, keputusan akhir secara konstitusional dikembalikan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pengambil keputusan utama untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya,” jelas

​Menjawab kemungkinan Presiden memilih figur di luar partai politik pengusung pada pemilihan presiden sebelumnya, Fahri mengakui bahwa penjelasan dalam Undang-Undang MD3 memang menyebutkan bahwa calon wakil presiden diusulkan dari partai atau gabungan partai pengusung. Kendati demikian, ia menilai hal tersebut tetap bermuara pada hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial.

“Dengan agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sangat besar hingga tahun 2029, Presiden membutuhkan wakil yang memiliki kapabilitas teknokratis serta kredibilitas tinggi untuk mendukung keberhasilan program-program nasional secara optimal,” tandas Fahri Bachmid. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar