Minggu, 22 November 2026 | Maluku
Iklan
Iklan

Vanath: “Maluku Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi”

Vanath: “Maluku Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi”
Wagub Maluku Abdullah Vanath, mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

KONTROLMALUKU.COM – Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Provinsi Maluku diwakili Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.

Uji publik ini menjadi bagian dari proses penilaian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di berbagai daerah di Indonesia. Forum menghadirkan panelis Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu dengan tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik.”

Dalam pemaparannya, Vanath menekankan bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah,” tegas Vanath.

Menurutnya, keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah daerah.

“Komitmen Pemerintah Maluku terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025-2029 secara khusus yang tertuang dalam Sapta Cita misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan dan akuntabel,” ujar Vanath.

Ia menjelaskan, partisipasi Pemprov Maluku dalam tahapan uji publik tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.

Selain memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, keterbukaan informasi publik juga dinilai memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan informasi terus menjadi perhatian, termasuk melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui keikutsertaan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif. (*)

0 Komentar

Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.

Tulis Komentar