PMII Kota Ambon Desak Pengadilan Segera Eksekusi Putusan Inkracht Sengketa Unidar

KONTROLMALUKU.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ambon secara tegas mendesak Pengadilan Negeri Ambon untuk segera menyelesaikan dan mengeksekusi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht terkait sengketa pengelolaan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Cabang PMII Kota Ambon, Rizal Decaprio Rumeon, menyatakan bahwa proses peradilan yang telah berjalan panjang harus segera direalisasikan demi kepastian hukum serta keberlangsungan dunia pendidikan di Maluku.

“Serangkaian proses peradilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, baik pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali atau PK, telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht yang memenangkan Yayasan Darussalam Maluku atau YDM sebagai pengelola sah atas seluruh aset dan penyelenggaraan Unidar Ambon,” ujar Rizal Decaprio Rumeon, Senin (9/11/2026).

Rizal menjelaskan, keputusan pengadilan tersebut juga diperkuat oleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 491/KPT/I/2016 mengenai perubahan badan hukum pengelola Unidar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Desakan serupa sebelumnya juga disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unidar Ambon bersama civitas akademika yang meminta Pengadilan Negeri Ambon segera melaksanakan eksekusi riil terhadap putusan inkracht tersebut.

Selain itu, pihak mahasiswa dan Yayasan Darussalam Maluku dengan tegas menolak wacana penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau islah, yang merujuk pada surat dari Pemerintahan Negeri Tulehu.

Menurut mereka, langkah tersebut dinilai hanya sebagai upaya mengulur waktu dan akal-akalan untuk menunda penegakan hukum.

Di sisi lain, pihak Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku atau YPDM sempat menyatakan keberatan serta menolak eksekusi dengan argumen tafsir putusan yang berbeda. Kendati demikian, mayoritas aktivitas akademik dan legitimasi hukum saat ini tetap dipegang oleh pihak Yayasan Darussalam Maluku. (*)