Kejati Maluku Ingatkan Potensi Penipuan Pinjaman Daerah, “Rakyat Harus Awasi”

KONTROLMALUKU.COM — Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber (Naracitya) dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Acara ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).

Kegiatan bertema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi” ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, aparat pengawasan, media, maupun penegak hukum.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama; Dr. Resmen bersama Direktur Ambon Express Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya; serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.

Dalam pemaparannya yang mengusung topik “Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”, Dr. Resmen menekankan bahwa pinjaman daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan. Lebih dari itu, pinjaman merupakan kewajiban keuangan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, besar atau kecilnya nilai pinjaman tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur baik buruknya suatu kebijakan.

“Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal daerah, manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat, hingga dampak cicilan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun-tahun mendatang,” ungkap Dr. Resmen.

Dr. Resmen memaparkan bahwa potensi kecurangan/penipuan atau fraud dapat terjadi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, celah penyimpangan meliputi rekayasa kebutuhan, pembengkakan biaya, ketidaksesuaian lahan, hingga proyeksi pendapatan yang tidak realistis.

Sementara dalam pelaksanaan, potensi pelanggaran dapat berupa pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga (mark-up), hingga pengurangan volume serta mutu pekerjaan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar indikator atau red fla, seperti kesamaan dokumen penawaran atau kenaikan harga—disikapi secara proporsional.

“Khusus untuk Maluku sebagai wilayah kepulauan, faktor geografis seperti biaya mobilisasi, kondisi cuaca, dan aksesibilitas material dapat memengaruhi harga serta waktu pekerjaan. Kendati demikian, kondisi geografis tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melaporkan pekerjaan selesai yang faktanya belum dikerjakan,” ingatnya.

Dalam perspektif penegakan hukum, Dr. Resmen menjelaskan pentingnya membedakan antara potensi kerugian negara, temuan administrasi, dan kerugian negara yang terbukti secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Ia juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual sesuai peranan masing-masing, serta mengingatkan pentingnya penerapan aturan hukum yang berlaku berdasarkan waktu kejadian (locus delicti dan tempus delicti), termasuk ketentuan dalam KUHP baru maupun undang-undang terkait.

Selain aspek penegakan hukum, Dr. Resmen memberikan perhatian besar terhadap hak masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pinjaman daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui tujuan pinjaman, kegiatan yang dibiayai, hingga perkembangan pekerjaannya.

Apabila menemukan dugaan penyimpangan, masyarakat diimbau melapor melalui saluran resmi dengan membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.

“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” tegas Dr. Resmen di akhir pemaparannya.

Melalui keikutsertaan Kejati Maluku dalam kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama guna mewujudkan tata kelola pinjaman daerah yang transparan, akuntabel, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengawal keuangan demi kepentingan rakyat. (*)