Dugaan Oknum Menteri Otaki Penyadapan Presiden Prabowo, Polisi Didesak Bongkar Aktor Intelektual
Kabinet Merah Putih Diintai Krisis Kepercayaan

KONTROLMALUKU.COM — Desakan agar kepolisian membongkar tuntas dugaan keterlibatan oknum menteri dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian menguat. Mengingat isu ini berpotensi memicu krisis kepercayaan di internal Kabinet Merah Putih, aparat penegak hukum diminta bergerak cepat mengungkap aktor intelektual di balik operasi gelap tersebut.
Isu panas mengenai adanya pejabat setingkat menteri yang menjadi dalang penyadapan kini menggelinding liar di ruang publik. Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa sosok di balik aksi tersebut beserta motifnya masih berada dalam proses penyidikan intensif oleh pihak kepolisian.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan bahwa Kapolri tidak boleh ragu menindak siapa pun yang terlibat, tanpa tebang pilih. Langkah transparan dinilai sangat krusial agar benih saling curiga di antara para pembantu presiden tidak merusak stabilitas pemerintahan.
“Sesama menteri akan saling curiga. Hal ini tentu dapat memengaruhi kepercayaan antarmenteri di Kabinet Merah Putih,” ujar Jamiluddin, Kamis (5/11/2026).
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini mengingatkan bahwa skandal tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman langsung terhadap soliditas kabinet. Jika hubungan kerja antarmenteri terganggu akibat keraguan dan prasangka, efektivitas pelaksanaan program-program strategis pemerintah terancam lumpuh.
Ia menambahkan, dampak politik terbesar dari krisis kepercayaan ini pada akhirnya akan ditanggung oleh Kepala Negara sendiri. Penanganan kasus yang mengambang berisiko meruntuhkan citra kepemimpinan di mata publik.
“Kalau kinerja Kabinet Merah Putih rendah, maka yang paling dirugikan tentunya Presiden Prabowo. Publik akan menilai Prabowo tidak becus memimpin Kabinet Merah Putih,” tuturnya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo didesak segera memberikan instruksi tegas kepada Kapolri agar penanganan perkara tidak berhenti pada jajaran eksekutor di lapangan. Penindakan hukum secara adil dan menyeluruh terhadap oknum menteri maupun pejabat tinggi yang terlibat menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga kondusivitas di internal kabinet. (*)

0 Komentar
Sampaikan tanggapan Anda terhadap berita ini.
Tulis Komentar