320 Mahasiswa Meninggal Tetap Terima KIP-K Rp2,7 Miliar

​KONTROLMALUKU.COM — Temuan mengejutkan diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyaluran bantuan sosial di bidang pendidikan dinilai masih carut-marut, salah satunya dipicu oleh buruknya integrasi dan validasi data penerima bantuan.

​Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026, BPK mendapati dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebesar Rp2,7 miliar justru mengalir kepada 320 penerima yang dicatat telah meninggal dunia. Kasus ini ditemukan pada lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

​Temuan tersebut merupakan bagian kecil dari 93 permasalahan belanja negara yang dinilai BPK tidak sesuai dengan ketentuan. Secara total, indikasi penyimpangan nominal belanja tak sesuai aturan mencapai angka fantastis, yakni Rp355,16 miliar yang tersebar di 53 kementerian dan lembaga.

​Atas temuan ini, BPK meminta pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk segera membenahi sistem pendataan serta menarik kembali dana kelebihan bayar tersebut ke kas negara.

TEMUAN

​Tak hanya di jenjang perguruan tinggi, persoalan serupa juga menggerogoti pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) di ranah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). BPK menilai tata kelola belanja bantuan sosial di kementerian ini masih belum memadai.

​Akibat lemahnya koordinasi dan verifikasi, BPK mencatat beberapa persoalan krusial di Kemendikdasmen, antara lain:

● ​Kelebihan Penyaluran Rp12,37 Miliar: Dialokasikan kepada 19.331 penerima ganda yang tercatat juga menerima bantuan PIP dari Kementerian Agama, serta penerima yang sebenarnya terjangkau larangan dari pemerintah daerah.

● ​Potensi Kelebihan Salur Rp80,75 Miliar: Melibatkan 86.337 penerima dengan status Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak cocok, nonaktif, hingga terdeteksi data ganda.

● ​Salah Sasaran Rp3,83 Triliun: Menyasar sekitar 5,3 juta penerima yang tergolong dalam desil 6 hingga 10 (kelompok mampu) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta mereka yang sama sekali tidak memiliki data desil.

● ​Dana Mengendap Rp535,46 Miliar: Sebanyak 627.314 penerima belum melakukan aktivasi rekening, sehingga bantuan dana PIP tersebut mangkrak dan gagal dimanfaatkan oleh peserta didik.

​Menanggapi carut-marut pengelolaan bantuan pendidikan ini, BPK menerbitkan sejumlah rekomendasi tegas yang ditujukan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. BPK mendesak Kemendikdasmen untuk segera 0merombak dan meninjau ulang petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PIP.

Poin penting yang disoroti mencakup penataan periode pengambilan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk proses verifikasi, serta kewajiban penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional secara menyeluruh. ​Selain itu, BPK mendorong adanya kebijakan relaksasi dalam aktivasi rekening penerima, serta peninjauan kembali perjanjian kerja sama dengan pihak bank penyalur.

BPK menekankan perlunya aturan sanksi tegas bagi bank yang lalai menjalankan kewajiban, penetapan batas akhir pelaporan, hingga kepastian pengembalian sisa dana bantuan yang tidak terserap secara resmi ke kas negara. (*)